Vaksin HPV Gratis untuk Remaja Putri: Langkah Penting Cegah Kanker Serviks

DOWNTOWNVANCOUVER.NET – Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi besar-besaran di PT Pertamina dan anak usahanya—termasuk eksekutif tinggi seperti CEO PT Pertamina Patra Niaga (Riva Siahaan), CEO Pertamina International Shipping (Yoki Firnandi), dan Direktur Kilang Pertamina Internasional (Sani Dinar Saifuddin).

Skema Korupsi & Modus Operandi

1. Pengoplosan BBM Subsidi

Suara dari Publik

Redditor menulis:

“Problemnya bukan di oplosannya, tapi di markup harganya”
“… mereka membeli bensin kualitas Pertamax (RON 92) tapi prakteknya, mereka membeli bensin kualitas Pertalite (RON 90) yang diblending di depo… demi keuntungan pribadi”

Skala Kerugian Finansial

• Ekspor minyak mentah lokal: Rp35 triliun
• Impor mentah via broker: Rp2,7 triliun
• Impor BBM via broker: Rp9 triliun
• Kompensasi (2023): Rp126 triliun
• Subsidi (2023): Rp21 triliun

Ada pula pernyataan resmi dari Wiki bahwa terdapat estimasi total Rp968,5 triliun (≈ US$59 miliar), yang menjadikan ini sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia.

Pelaku & Mereka yang Dikaitkan

1. Yoki Firnandi (CEO Pertamina International Shipping)
2. Sani Dinar Saifuddin (Dir. Kilang Pertamina Internasional)
3. Agus Purwono (VP Feedstock KPI)
4. Muhammad Kerry Andrianto Riza (broker & anak Riza Chalid)
5. Dimas Werhaspati (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa)
6. Gading Ramadhan Joedo (Komisaris Jenggala Maritim & Direktur Orbit Terminal Merak)

Reaksi & Dampak

Pemerintah & Penegak Hukum

• Presiden Jokowi menyerukan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
• Menteri BUMN Erick Thohir menyebut skandal ini “bencana moral” dan mengumumkan reformasi total.
• Istana berharap kepercayaan publik tetap terjaga, mendukung proses hukum tanpa intervensi.

Publik & Ruang Sipil

Masyarakat marah dan kecewa:

• Pandangan akademisi seperti Profesor M.
  

  “… worth a class‑action lawsuit? … total kompensasi per orang adalah 4,5 jt–8,3 jt rupiah”.

Beberapa organisasi advokasi korupsi (LBH Jakarta, Celios) telah membuka posko pengaduan publik di seluruh negeri untuk mendukung korban skandal ini.

Dampak Lebih Luas

Ekonomi & Energi

• Perekonomian negara terbebani oleh pengeluaran melebihi subsidi dan kompensasi minyak impor.

Lingkungan & Masyarakat

• Peningkatan impor minyak via tanker memperbesar jejak karbon.
• Skandal ini melemahkan kepercayaan publik terhadap BUMN vital dan memicu keresahan sosial.

Jalan ke Depan

1. Penegakan Hukum Tepat & Transparan
   – KPK, Kejaksaan, MA, dan polri perlu menuntaskan kasus ini dengan adil.
2. Reformasi Tata Kelola Pertamina
   – BUMN ini perlu perbaikan struktur, akuntabilitas, audit internal, dan pengawasan tender.
3. Transparansi dan Keterlibatan Publik
   – Pelibatan masyarakat dalam audit dan perumusan kebijakan sektor energi dapat mencegah penyimpangan.